Oleh: Andre Vincent Wenas
“Sapere aude! (beranilah berpikir mandiri!)” – semboyan abad pencerahan Eropa.
***
Disaat sukubunga simpanan rata-rata di kawasan Eropa ada di kisaran titik
nadir (sekitar 1%, bahkan kurang), maka – diduga – banyak “uang nganggur” dari
para trilyuner Indonesia (juga pemodal asing) yang (kembali) diparkir di
Indonesia yang nota bene masih menawarkan suku bunga deposito yang jauh lebih
menawan (sekitar 5%-6%). Likuiditas yang tinggi ini seyogianya segera
dimanfaatkan – terutama oleh pemerintah – lewat pelbagai instrumennya agar bisa
disalurkan ke sektor riil.
Derasnya capital-inflow ini mestilah segera “dijaga” dari bahaya pembalikan
modal (capital-outflow). Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah, mengatakan bahwa
capital-outflow ini, “… bisa ditangani dengan penyerapan dana ke pembangunan
infrastruktur, misalnya pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, dan
lain-lain.” Rencana ini bisa direalisasi lewat instrumen SUN (surat utang
negara) imbuhnya, yang kemudian bisa dimediasi untuk pembangunan proyek
infrastruktur. Juga, dunia usaha perlu terus didorong agar mau mencari dana
ekspansi usahanya lewat pasar modal (initial public offering). Sehingga, dengan
maraknya obligasi pemerintah serta ramainya event IPO di pasar modal maka
kapasitas penawaran instrumen investasi bakal meningkat, dan ini pada gilirannya
akan meminimalkan gejala penggelembungan (bubble) aset. Dampak multiplikasinya
akan sangat kondusif untuk kesempatan kerja, naiknya produktivitas dan
pengendalian inflasi.
***
Dikabarkan (Koran Jakarta, 23 Oktober 2010) bahwa Menkeu Agus DW
Martowardojo bakal tidak menghadiri pertemuan kelompok G20 di Seoul Korsel 11-12
November 2010 ini. Tentang ini dikatakan bahwa Menkeu telah menunjukkan sikapnya
yang tegas dan berani. Apa pasal? Rupanya dalam pertemuan itu IMF diprediksi
akan mendikte (lagi) negara-negara Asia agar membiarkan kurs mata uangnya
terapresiasi. Kebijakan ini berpotensi merugikan pihak Indonesia lantaran nilai
tukar rupiah bakal dibiarkan menguat secara semu tanpa support yang jelas dari
perbaikan perekonomian yang adekuat. Gesture Menkeu ini disinyalir
mengisyaratkan tekad yang kuat untuk membuat kebijakan ekonomi yang mandiri.
Berkata Menkeu Agus, “Kita dapat memahami apabila beberapa negara maju
merasa bahwa mata uang China yang terlalu lemah memang mempersulit. Namun, China
juga tidak bisa begitu saja menaikkan mata uang mereka.” Menguatnya rupiah
beberapa waktu belakangan ini telah dirasa berdampak kontraproduktif, di
antaranya melonjaknya impor (terutama barang konsumsi!) yang diiringi dengan
melemahnya ekspor.
***
Kita tahu bahwa konsumsi (belanja) – di samping produksi – adalah daya
pendorong pertumbuhan ekonomi. Dan pos belanja yang cukup signifikan adalah
belanja negara. Namun apa yang terjadi? Akibat gurita birokrasi yang menjerat
leher sendiri, pertumbuhan ekonomi bakal sulit mengandalkan konsumsi negara.
Disinyalir bahwa salah satu masalah utama kelambanan belanja negara adalah soal
pengadaan lahan. M.Chatib Basri (22 Oktober lalu) mengatakan bahwa per 15
Oktober, realisasi belanja negara tercatat Rp 681,69 trilyun atau baru 60,5%
dari pagu 2010.
Selain kendala pembebasan lahan, isu realisasi penyerapan anggaran masih
juga seret. Kualitas kepemimpinan di daerah yang memprihatinkan telah membuat
daerahnya sendiri kesulitan membangun infrastruktur, lantaran sebagian besar
dananya ditempatkan di SBI (serfikat Bank Indonesia), padahal – dengan
desentralisasi fiskal – daerah adalah ujung tombak pembangunan. Akibat dipilih
langsung, maka pemerintah daerah tidak bisa begitu saja diatur oleh pemerintah
pusat. Diduga, cara main aman (simpan dana di SBI) adalah akibat dari rasa
ketakutan yang eksesif terhadap KPK dan BPK, sehingga akhirnya malah memacetkan
programnya sendiri.
Peliknya gurita birokrasi ini juga membuat Prof.Bambang PS Brodjonegoro
pesimis, dikatakannya bahwa, “Pola belanja anggaran sulit berubah untuk
menyesuaikan diri dengan kondisi krisis. Prosedur birokrasi masih terlalu rigid,
cukup rumit… Perlu terobosan seputar pencairan dan penyerapan anggaran agar
lebih optimal berfungsi sebagai stimulus fiskal.”
***
Di tengah tekanan IMF yang mendesak agar kurs mata uang kita dibiarkan
menguat (yang konsekuensinya bakal melemahkan ekspor) serta derasnya aliran
modal yang masuk ke Indonesia (yang seyogianya segera disiasati agar tersalur ke
sektor riil) maka kita seolah sedang berpacu melawan waktu.
Seberapa besar magnitude konspirasi IMF untuk “menekan” kita serta seberapa
cepat kita bisa segera – secara kompak – memecut seluruh tenaga kuda
perekonomian Indonesia Inc. untuk berpacu dalam sirkuit global, inilah yang
seyogianya menjadi agenda utama dalam diskursus para pemikir/pelaku pembangunan.
Dalam situasi krisis, seperti telah dipicu oleh Menkeu Agus, beranikah kita
menentukan sikap mandiri. Seperti dulu saat Eropa memasuki abad pencerahannya,
sapere aude! Selamat hari pahlawan.
------------------------------------------------------------
Artikel telah dikontribusikan di Majalah MARKETING oleh Kontributor pada edisi November 2010. Untuk itu segala hal yg berkenaan dengan sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual menjadi tanggung jawab Kontributor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar