Selasa, 10 Juli 2012

Telaah Antropologi Politik Pemilihan Gubernur DKI


Oleh: Ratmaya Urip*)

Keberpihakan sering bermuara pada subyektifitas. Subyektifitas sering bermata air dari kepentingan, sementara kepentingan sering terbit atau berkiblat pada referensi dan pandangan atau persepsi "ideologis". Kata "ideologis" saya beri tanda petik, karena di zaman ini sangat sulit mencari ideologi yg benar-benar dapat disebut ideologi yang sebenarnya. Karena seiring perkembangan zaman kini ideologi telah bermetamorfosa dari semula yang berupa ideologi harfiah, atau ideologi literer atau pure ideology yang bersifat politis, menjadi ideologi yang bersayap atau ideologi semu, atau pseudo ideology yang berorientasi pada kepentingan ekonomi. Dari semula berorientasi benak dan hati berubah menjadi berorientasi perut dan tangan.



Demikian juga halnya dengan "gawe" besar Pemilukada DKI, tidak luput dari benturan "ideologis". Apakah itu benturan ideologis yang visioner, stratejik, taktikal maupun operasional. Juga apakah itu benturan ideologis dalam perspektif kekuasaan semata, atau keberpihakan pada suatu strata sosial tertentu dalam masyarakat, atau perspektif perjuangan yang hanya berujung untuk mengisi "perut" (atau perebutan materi) semata, dan sebagainya. Karena konon ideologi itu kini sudah bukan lagi dipersepsikan sebagai suatu "political value", atau "political idea" atau "political objective" yang sakral, atau "surga politik" yang wajib diperjuangkan sampai mati untuk dapat diraih, yang secara emosional dan spiritual menghuni benak dan hati pengikutnya. Dengan kata lain ideologi sudah bukan lagi merupakan modal dasar dalam pencapaian tujuan politik yang perlu dipahami, dihayati, dan dioperasionalkan. Karena kini ideologi lebih sering bersifat transaksional bukan
transformasional, dan menjadi lebih rasional dan super-materialistik. Karena untuk memenangkan kekuasaan, kini bukan ideologi lagi yang dijadikan sebagai kuda tunggangan. Lebih banyak yang menempuh jalan pencitraan maupun politik uang.

Dalam Pemilukada DKI kali ada 6 pasang calon yang bertarung, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan yang ada digembar-gemborkan oleh pengikutnya untuk memenangkan calonnya, sementara kekurangannya diledakkan sebagai "pedang pembunuh" oleh lawan-lawannya.

Dalam context, content, container,constraint dan contest Pemilukada DKI ini, saya mencoba untuk mengambil conspectus, melalui suatu analisis, dengan mencoba untuk membuang jauh-jauh adanya keberpihakan. Semoga telaah atau kajian ini dapat disebut obyektif karena mencoba untuk berbasis pada referensi ilmiah dan mencoba untuk dikembangkan dengan tetap berpikir jernih, supaya tidak bias. Tentu saja kajian saya masih dalam perspektif Antropologi, khususnya Antropologi Politik.

Peta Ideologis Calon Gubernur DKI dalam Perspektif Antropologi Politik

Clifford Geertz dalam bukunya yang fenomenal " The Religion of Java" ("Santri, Priyayi dan Abangan"-1960) sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita tentang jati diri manusia Indonesia (khususnya etnis Jawa). Meskipun banyak yang menganggapnya sudah tidak relevan lagi, namun jika kita jeli, dalam konteks fenomena politik kontemporer Indonesia mutakhir telah menjadi rujukan yang sangat membantu saya dalam menganalisis perilaku politik kontemporer Indonesia, khususnya jika ditransformasikan dalam kajian Antropologi Ekonomi/Bisnis maupun Antropologi Politik.

Mengapa buku ini saya ketengahkan? Karena dari buku inilah saya dapat mengambil saripati untuk dijadikan acuan dalam menganalisis setiap pesta demokrasi yang terjadi di Indonesia ini.

Sudah 14 pemilihan Gubernur di Indonesia ini yang saya lakukan analisisnya berdasar referensi buku ini. Dan hasilnya ternyata cukup akurat dan presisi. Sementara untuk wilayah DKI memang lebih sulit, karena lebih heterogen masyarakatnya dari sisi etnis. Namun demikian, saya akan coba untuk menelaahnya. Jika tokh nanti hasil telaah saya tidak akurat dan atau tidak presisi, mohon dimaklumi, karena keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Tentu saja saya akan lebih banyak belajar lagi.

Geertz membagi masyarakat Jawa (saya proyeksikan untuk seluruh Indonesia karena sangat mirip), menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu priyayi, santri dan abangan.

Priyayi mewakili para birokrat, militer, bangsawan, pengusaha mapan dan sebagainya yang mengindikasikan ciri kemapanan dalam hidupnya. Hidupnya lebih banyak di perkotaan. Termasuk di sini adalah golongan Non-Islam.

Santri adalah kekuatan Islam, yang dalam kehidupannya selalu menjalankan ajaran Islam dalam hal ini Al Qur'an dan Hadist.

Sementara Abangan adalah kekuatan Nasionalis yang mewakili golongan buruh, pekerja, petani, dan golongan bawah lainnya, yang dalam orientasi keagamaannya, jika Muslim lebih sering menjurus ke sinkretisme. Sementara Non-Muslim lebih cenderung masuk ke golongan Abangan/Nasionalis ini.

Perlu diketahui, bahwa sebenarnya golongan Priyayi sendiri, dalam konteks politik Indonesia kontemporer memiliki pola pikir dan pola tindak terbelah. Ada yang lebih condong sebagai Santri, ada yang lebih condong ke arah Abangan. Sehingga yang terjadi pada hakekatnya bukannya Trikotomi Santri-Priyayi-Abangan, namun lebih sering terjadi Dikotomi atau friksi antara Santri Vs Abangan (Islam Vs Nasionalis)

Dengan kata lain, pada prinsipnya, kutub utama politik dalam perebutan hegemoni kekuasaan di Indonesia, menurut saya mengikuti pola yang disampaikan Geertz, karena dalam kehidupan riil di lapangan, benturan ideologis lebih sering terjadi antara golongan Islam Vs Nasionalis. Meskipun antar-Islam maupun antar-Nasionalis juga sering terjadi benturan. Karena dalam Islam maupun Nasionalis terdapat sayap-sayap ultra, moderat maupun infra. Anehnya, jika antar-Islam terjadi friksi, salah satunya kemudian mendekat ke Nasionalis, begitu juga sebaliknya.
(Catatan: 1. Islam Mayoritas di Indonesia dapat digolongkan menjadi Islam yang berbendera Bola Dunia dan Bintang (Tradisional), yang berbendera Matahari (Modernis), dan yang Berbendera Bulan Bintang (Ultra Modernis). Islam Minoritas meliputi Islam Literer yang fundamentalis dan Islam Liberal. Sebarannya dari Ultra ke Infra adalah mulai dari Islam yang Literer Fundamentalis, Ultra Modernis, Modernis, Tradisional-Kultural, dan Liberal. 2. Sementara Golongan Nasionalis lebih banyak lagi variant-nya. Mulai rentang yang bermula dari Ultra-Nasionalis sampai yang Infra-Nasionalis. Termasuk di dalamnya adalah Golongan Sosialis, Demokrat dan Non-Muslim).

Dalam context Pemilihan Gubernur DKI kali ini, diakui atau tidak, jika kita kutubkan, maka sebenarnya hanya ada 2 (dua) kutub kekuatan yang bersaing, yaitu kutub Islam dan kutub Nasionalis. Kutub Islam memang belum tentu dapat bersatu, begitu juga kutub Nasionalis. Pemilih memang pada awalnya akan lebih melihat pada sosok atau ketokohannya, kemudian baru menoleh apakah sesuai atau tidak golongannya atau sejalan atau tidak dengan aspirasi politiknya. Sementara programnya baru akan dilirik bahkan diributkan jika sudah terpilih. Jika programnya di kemudian hari tidak tercapai, atau janjinya tidak ditepati maka akan menjadi bumerang. Polarisasi suara pemilih secara otomatis akan terjadi ke arah dua kutub utama tadi.

Jika kita amati lebih jeli, golongan Islam relatif lebih solid, karena calonnya hanya 1 (satu) pasang. Dengan demikian, kemungkinan yang terjadi adalah suara pemilih akan dapat terkumpul di satu calon secara konvergen. Sementara Golongan Nasionalis calonnya 5 (lima) pasang, yang akan membuat suara pemilih menyebar ke seluruh calon. Dengan kata lain, karena terpecah suaranya, maka Golongan Nasionalis masing-masing calon akan mendapatkan suara yang sudah terbagi. Dalam hal suara terpecah belah atau terbagi, maka ketokohan seseorang akan menyumbang kontribusi terbesar bagi tercapainya kemenangan.

Jika kita tengok sejarah politik kontemporer di DKI sejak zaman Orde Baru, nampak bahwa waktu itu Golkar sering dibuat kewalahan oleh PPP (meski di seluruh wilayah, kecuali Aceh, Golkar sangat mendominasi), bahkan PPP pernah memenangi pertarungan politik di DKI. Di zaman Orde Reformasi PKS mendulang suara yang signifikan, bahkan kemudian berani mencalonkan Gubernur tanpa koalisi, meskipun kalah (2007). Namun pengumpulan suara sejumlah 42,13% oleh Adang Daradjatun yang diusung PKS berbanding 57,87% oleh Fauzi Bowo yang diusung sejumlah Partai Nasionalis dan Partai Islam sungguh sangat mengejutkan. Itulah kini yang menjadi modal dasar bagi PKS untuk optimis. Apalagi kekuatan calon gubernur rivalnya terpecah belah dalam beberapa calon.

Dengan kata lain, Golongan Islam yang diwakili hanya 1 (satu) pasangan, akan mendapatkan suara yang utuh, sementara Golongan Nasionalis yang memiliki 5 (lima) pasang calon akan terpecah suaranya. Untuk yang terakhir ini (Golongan Nasionalis), satu-satunya jalan untuk memenangkan pertarungan politik kali ini adalah seberapa besar ketokohan dari calon, termasuk ketokohan dari para pendukung utamanya. Semakin tinggi ketokohannya akan memiliki keunggulan komparattif dan keunggulan kompetitif yang memadai.

Calon-Calon Gubernur yang Bersaing

Pasangan No. 1: Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli

Pasangan ini adalah pasangan incumbent. Meskipun dianggap "tidak berhasil" dalam Periode Pertama masa pemerintahannya, pasangan ini memiliki akar kuat pada birokrasi. Sehingga mesin birokrasi dapat memainkan peran dalam pemenangannya, meski tidak secara terang-terangan. Pasangan ini lebih berat masuk dalam Kutub Nasionalis. Jargon Betawi Asli untuk menjaring pemilih dari etnis Betawi (27,65% dari penduduk DKI, atau ranking 2 setelah etnis Jawa yang berjumlah 35,16%). Namun Nampaknya tidak seluruh etnis Betawi mendukungnya. Yang terang-terangan mendukung hanyalah FORKABI, sementara FBR dan lainnya masih mengambang. Malah tokoh Betawi Ridwan Saidi dengan terang-terangan sangat menentang Foke, dan menganggap Foke sebagai Betawi Palsu, ketika jargon Betawi dikumandangkan. Ketidaksolidan suku Betawi dalam mendukungnya serta "kegagalannya" dalam periode pemerintahan sebelumnya (yang banyak disuarakan oleh intelektual tertentu termasuk Ridwan Saidi), akan
sangat membuat langkah menuju DKI-1 menjadi berat. Kekuatan penunjang utamanya adalah birokrasi.

Pasangan No. 2: Hendardji Supandji - Ahmad Riza Patria

Pasangan Nasionalis dari jalur independen ini menurut saya belum memiliki akar yang kuat di DKI. Meskipun dukungan pengumpulan KTP yang diperolehnya sebagai persyaratan untuk menjadi calon independen dapat dipenuhi, ada kemungkinan suara yang diperoleh dalam pemilihan tidak sebesar jumlah KTP yang dikumpulkannya. Program kerjanya bagus, namun pemilih di Indonesia lebih sering melihat figur atau ketokohan dibandingkan programnya. Sifat melodramatis yang secara antropologis mewarnai hampir seluruh etnis di Indonesia itulah biangnya. Karena ketokohannya masih berada di bawah beberapa calon yang lain. Peluang sebagai DKI-1 sangat berat.

Pasangan No. 3: Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama

Pasangan Nasionalis ini memiliki nilai ketokohan yang tinggi, karena publikasi yang gencar dan prestasi yang ditunjukkannya. Sebagai tokoh Jawa Mataraman yang lahir di Solo (AD), Joko Widodo memiliki potensi bawaan untuk menjadi pemimpin. Baginya menjaring suara dari etnis Jawa yang di DKI merupakan etnis terbesar dengan 35,16% akan lebih mudah. Etnis Jawa menyebar mulai dari strata sosial terendah dan tertinggi di DKI. Kedekatannya dengan "wong cilik" dan relasinya dengan strata sosial menengah-atas yang luas memudahkan baginya untuk memperoleh dukungan politik.

Sementara calon Wakil Gubernur yang berasalah dari etnis Tionghoa, pasti akan menjadi magnit tersendiri bagi etnis Tionghoa yang jumlahnya di DKI sekitar 5,53%. Saya menduga, mayoritas etnis Tionghoa di DKI akan memilih pasangan ini, karena faktor ini.

Pasangan No. 4: Hidayat Nur Wahid - Didik Rachbini

Seperti halnya Joko Widodo, pasangan dari kutub Islam ini berasal dari Jawa Mataraman, karena Hidayat Nur Wahid dilahirkan di Klaten, Jawa Tengah (AD). Hidayat Nur Wahid adalah tokoh yang sangat dikagumi dan disegani karena kesederhanaan, kebersihan dan kesantunannya. Gaya bicara dan penampilannya yang sangat "mature"dan tidak meledak-ledak memiliki kekuatan tersendiri untuk menggapai suara pemilih, khususnya dari kalangan Islam yang terdidik secara modern. Meskipun berasal dari kutub Islam yang sering di-issue-kan beraliran Wahabi (meski sudah dibantahnya), namun kecurigaan terhadap aliran ini (Wahabi) masih sulit dipisahkan dari PKS, yang diduga akan menyebabkan aliran Islam yang lain mungkin tidak akan serta merta mendukungnya. Namun suara signifikan PKS ketika mengusung Adang Dorodjatun pada Pemilukada DKI tahun 2012 yang meraih dukungan 42,13% patut untuk diperhitungkan (meskipun kalah, namun kalahnya karena "dikeroyok" partai-partai besar dan
menengah, yang perolehan suaranya hanya sedikit di atas 50%). Mengingat waktu itu PKS berjuang sendirian, "dikeroyok" partai-partai lain, baik yang Nasionalis maupun yang Islam. Sehingga kali ini pasangan ini patut untuk diperhitungkan, karena suara PKS sangat solid dan militan, sementara partai-partai besar dan menengah yang dulu menjadi rivalnya kini tercerai berai, mengusung calonnya masing-masing.

Pasangan No. 5: Faisal Basri - Biem T. Benjamin

Secara pribadi saya sangat dekat dengan Faisal Basri. Intelektualitasnya dalam menyusun program sangat dibanggakan. Secara teoritis Faisal Basri memiliki program yang terstruktur dengan baik. Namun menurut saya dukungan akar rumput belum dapat diperolehnya secara maksimal, Faisal Basri lebih banyak dikenal oleh kaum intelekttual dan menengah atas, meskipun kesehariannya sangat merakyat, bersih dan sangat sederhana, dengan lebih sering memakai hem batik, bersepatu sandal dan di punggungnya bertengger tas ransel. Saya memperkirakan dukungan pemilih kepadanya belum cukup untuk membawanya ke tampuk kursi DKI-1 (Maaf Bang Faisal, sebagai sahabatmu saya terpaksa menulis seperti ini, demgan tanpa mengurangi rasa hormat saya).

Pasangan No. 6: Alex Noerdin - Nono Sampono

Prestasi Alex Noerdin sangat cemerlang ketika menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin selama 2 (dua) periode. Begitu pula ketika kemudian mengalahkan incumbent dalam Pemilukada Sumatra Selatan. Strategi dan pengalamannya dalam mengalahkan incumbent di Sumatra Selatan inilah yang mungkin akan dibawanya ke DKI untuk memenangkan pemilukada. Langkah-langkahnya ketika menjadi Bupati dan Gubernur dicoba untuk di copy-paste dalam janji-janji kampanyenya, untuk diterapkan di DKI. Yang tidak mustahil akan dapat terlaksana, karena pengalamannya. Ketokohannya sangat menonjol, namun masih belum menjamah tataran nasional. Pasangan ini saya golongankan sebagai pasangan Nasionalis.

Kutub Islam Vs Kutub Nasionalis

Seperti disampaikan di atas, "pertempuran" sebenarnya dalam setiap pesta demokrasi di Indonesia, khususnya untuk tingkat Propinsi dan tingkat di atasnya, tidak dapat dilepaskan dari adanya kutub Islam dan kutub Nasionalis (Meskipun untuk beberapa case dapat pula terjadi antar-kutub dalam Islam, maupun antar-kutub dalam Nasionalis).

Dari 6 (enam) calon yang ada, kebetulan kutub Islam direpresentasikan oleh pasangan No. 4 (satu-satunya calon dari kutub Islam). Meskipun demikian diduga tidak seluruh golongan Islam memilih calon ini, mengingat kecurigaan-kecurigaan aliran yang sudah disampaikan di atas.

Sementara untuk kutub Nasionalis direpresentasikan oleh 5 calon. Dari 5 calon Kutub Nasionalis, menurut saya hanya pasangan calon no 3. dan no. 1 yang kuat, mengingat analisis tersebut di atas. Yang pasti Kutub Islam dan Kutub Nasionalis akan tetap saling berhadapan sampai di Putaran kedua.

Prediksi saya, pemilihan akan berlangsung 2 (putaran). Tingkat kehadiran pemilih di hari pemilihan akan cukup tinggi, karena di samping bukan hari libur, juga karena daya tarik Pemilukada kali ini sangat besar. Pemilih nampaknya tidak ingin calonnya kalah, sehingga mereka akan berduyun-duyun menuju kotak suara.

(Ratmaya Urip, 10 Juli 2011, atau sehari menjelang Pemilukada DKI)

Selasa, 10 Juli, 2012  00:48
================ =========

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar